Administrator 105 post
Inspirasi Wirausaha

MEMAHAMI JURUS PEMERINTAH DALAM MENYEHATKAN UMKM DARI KETERPURUKAN PANDEMI

Share : 20 July 2020

Pandemi covid-19 saat ini masih berlangsung di Indonesia. Selama vaksin belum didistribusikan dan zero case belum dicapai, kondisi masih belum banyak berubah. Selain dari segi kesehatan, pandemi juga menghantam perekonomian. Sejak pandemi berlangsung, perekonomian Indonesia mengalami naik-turun bahkan sempat ada ancaman terjadi resesi.

Salah satu pahlawan krisis moneter dahulu, UMKM, sepertinya tidak dapat beraksi segahar seperti saat itu. Alasannya, krisis yang dibawa oleh pandemi covid-19 menghantam UMKM sangat keras. Akibatnya, banyak UMKM yang mengalami penurunan omzet secara signifikan.


Dilansir berdasarkan survei Katadata Insight Center (KIC) periode 8-15 Juni pada 206 UMKM di Jabodetabek, sebanyak 93,4% mengalami dampak negatif dari pandemi dan sebanyak 63,9% mengalami penurunan omzet lebih dari 30%.

Mengingat UMKM menjadi penyangga ekonomi Indonesia, kondisi ini cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, UMKM menyumbang Rp8.573,9 triliun pada PDB atau setara 57,8% dari total pendapatan negara Rp14.838,3 triliun. Selain itu, UMKM juga berperan dalam menyerap 116.978.631 tenaga kerja atau 97% dari total tenaga kerja Indonesia. Apabila UMKM tidak terselamatkan dalam kondisi saat ini, Indonesia dapat terancam resesi.

Upaya Pemerintah Menyehatkan UMKM

Demi menyehatkan kembali kondisi UMKM, pemerintah berupaya melakukan tidakan penyelamatan. Sejak 9 Mei lalu diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencakup stimulus UMKM. Bentuknya berupa penempatan dana restrukturisasi kredit, penjamin modal kerja dan subsidi bunga kredit.

Dalam pasal 10 ayat (3) menyatakan penempatan dana dilakukan pemerintah bagi bank yang telah merestrukturisasi kredit UMKM dan menyalurkan kredit modal kerja tambahan atau baru dengan anggaran sebesar Rp78,78 triliun.

Program tersebut bersinambung dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Peraturan tersebut mengizinkan bank untuk merestrukturisasi kredit UMKM yang terdampak corona dengan plafon maksimal Rp10 miliar.

Selain restrukturisasi kredit, terdapat juga upaya untuk menyediakan penjaminan modal kerja. Dilakukan secara langsung oleh BUMN strategis, Jamkrindo dan Askrindo. Memiliki total anggaran Rp6 triliun dengan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp5 triliun serta penjaminan untuk modal kerja atau stop loss sebesar Rp1 triliun.

Menkeu Sri Mulyani juga memaparkan bahwa subsidi bunga kredit akan diberikan kepada 60,66 juta rekening UMKM dengan anggaran Rp35,28 triliun. Teknis pelaksanaanya sudah diatur dalam Peraturan Mentri Keuangan nomor 65 tahun 2020. Adapun rincian subsidi bunga yang akan diberikan dapat dilihat disini.

Selain itu, terdapat juga insentif Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM 0,5% yang ditanggung pemerintah senilai Rp2,40 triliun. Program insentif ini berlaku selama 6 bulan dari April hingga September 2020.

Penilaiaan Upaya yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menyehatkan UMKM


Upaya pemerintah dalam menyehatkan UMKM tersebut dinilai masih belum jitu. Berbagai kritik dilayangkan seperti dari Institute for Development of Indonesia and Finance (INDEF) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. INDEF menilai stimulus tersebut masih terlalu rumit untuk bisa dirasakan langsung UMKM, menimbang UMKM membutuhkan bantuan segera agar tetap bertahan di tengah pandemi.

Media juga menilai langkah tersebut cenderung diambil untuk mencari titik temu antara keterbatasan fiskal dan kesulitan likuiditas perbankan. Penetapan skala prioritas dalam membuat stimulus belum muncul. Seharusnya, prioritas pertama adalah usaha mikro/kecil yang kemudian dilanjutkan setelah selesai. Selain itu, juga dapat dipakai skala berdasarkan sektor usaha dimana sektor industri makanan, pariwisata dan ekonomi kreatif perlu didahulukan karena permintaan yang anjlok.

Ketua Umum Induk Koperasi Usaha Wanita Indonesia (INKOWAPI) dan Wakil Komite UMKM KADIN juga menilai perlunya stimulus pemerintah di luar skema perbankan agar dapat menjangkau UMKM yang tidak bankable. Menimbang masih terdapat 88,30% usaha mikro dan kecil yang belum memperoleh atau mengajukan kredit berdasarkan data BPS tahun 2018. Ditambah, pelaku UMKM yang memiliki rekening hanya sebanyak 12,67 juta atau sekitar 19,74% dari target penerima subsidi bunga pemerintah berdasarkan data OJK tahun 2020.

Dari sisi pelaku UMKM juga ikut bersuara, dimana beberapa UMKM tidak bisa menerima stimulus tersebut. Hal ini dikarenakan usahanya dimulai menggunakan modal pribadi. Padahal, salah satu pelaku UMKM terdampak cukup parah dengan penurunan omzet hingga 80% dibeberapa cabangnya.

Meskipun upaya pemerintah saat ini belum sempurna, sebagai pelaku UMKM perlu memahami apa yang sebenarnya dapat dilakukan untuk memanfaatkan stimulus ini. Namun, tidak perlu khawatir bagi UMKM yang belum bisa menerima stimulus tersebut, saat ini pemerintah memiliki strategi lain dimana mengalokasikan dana tersebut ke bantuan sosial agar UMKM terdampak dapat menerima bantuan secara langsung. Selain itu, terdapat program lain seperti program Kakak Asuh UMKM (KAU) yang mendampingi UMKM melek digital atau Spark Trade untuk meningkatkan skor kredit UMKM baru agar ramah skema perbankan (bankable).



Referensi:

Widowati, Hari. 2020. Jurus Pemerintah Menyehatkan UMKM dari Hantaman Corona. Site: Katadata.co.id

Pasha, Aufi Ramadhania. 2020. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Keringanan Kredit Bagi UMKM Terdampak Covid-19. Site: Cermati.com

I
lustrasi: Design by drobotdean. Site: Freepik.com

Artikel selanjutnya