ATURAN UMKM PALING BANYAK DAPAT MASUKAN DARI PUBLIK

ATURAN UMKM PALING BANYAK DAPAT MASUKAN DARI PUBLIK

Share : 31 December 2020
Ketua Tim Serap Aspirasi atas peraturan turunan UU Cipta Kerja Franky Sibarani mengatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Koperasi dan UMKM paling banyak mendapatkan masukkan dari masyarakat dibandingkan rancangan aturan turunan lainnya.

Dari 152 aspirasi yang dihimpun timnya, 70 di antaranya ditujukan untuk RPP Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi-UMKM. Aspirasi tersebut dikirim publik melalui email, portal resmi UU Cipta Kerja hingga surat via PT Pos Indonesia.

"Jadi RPP UMKM merupakan RPP yang mendapat masukan tertinggi dibandingkan RPP yang lain. Ada 70 masukan," ucap Franky dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/12).

Selain itu, ada pula 55 poin masukan yang berasal dari 27 anggota Tim Serap Aspirasi. Mereka, ujar Franky, memang diberikan kebebasan untuk memberikan masukan serta aspirasi untuk berbagai rpp atau rancangan Peraturan presiden turunan UU Cipta Kerja.

"Kedua setelah UMKM dan Koperasi, ada juga masukan terkait lembaga pengelola investasi (LPI). Jadi sebelum diketuk jadi PP, RPP LPI ini mendapatkan masukan tertinggi kedua setelah UMKM. Baru yang ketiga adalah RPP lingkungan hidup ada 65 poin masukan," jelasnya.

Di luar penampungan aspirasi, Franky menjelaskan timnya juga telah menyelenggarakan 21 even dan bertemu dengan 112 komunitas dan 3.500 orang untuk berdialog, berdiskusi menyerap aspirasi terkait beleid turunan UU Ciptaker.

"Kami perlu sampaikan bahwa total laporan Tim Serap Aspirasi itu 913 halaman. Jadi ada 913 halaman, yang terdiri dari 42 halaman itu adalah bentuk laporan. Kedua, lampiran pertama. Itu adalah aspirasi dan rekomendasi dari tim serap aspirasi itu ada 192 halaman. lampiran kedua adalah semua aspirasi yang kami dokumentasikan 679 halaman," tandasnya.

Franky mengakui hingga saat ini publik masih kesulitan memberikan masukan karena belum semua rancangan peraturan pemerintah atau peraturan presiden diunggah ke situs UU Cipta Kerja. Namun ia memastikan seluruh rancangan aturan turunan tersebut bisa diupload paling lambat sebelum 5 Januari 2020.

"Kami saat ini masih mencatat 28 RPP yang diupload portal UU Cipta Kerja ke publik jadi kita harapkan dari 28 itu kami terus mendapatkan masukan dan kami sudah mendapatkan komitmen dari pemerintah untuk kekurangannya akan diunggah katakanlah akhir bulan ini dan bertahap minggu depan," tandasnya.



Sumber : CNN Indonesia