MENJADI ALTERNATIF PEMBIAYAAN BAGI UMKM

Pekerja menyelesaikan pembuatan kue kacang di industri rumahan di Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur

Share : 21 September 2020

PEMBIAYAAN bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah banyak tersedia. Bahkan, pemerintah telah mengalokasikan kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp190 triliun dengan bunga 6% tahun ini.

 

Belum lagi tersedia pinjaman dari Badan Layanan Umum (BLU) hingga Rp30 triliun. Namun, pada kenyataannya belum seluruh UMKM dapat mengakses pembiayaan yang disediakan pemerintah Oleh karena itu, diperlukan alternatif saluran pembiayaan. Salah satu yang bisa dipertimbangkan ialah melalui perusahaan financial technology atau fintech. "Sebelum covid-19, rapat Kabinet pernah membahas alternatif pembiayaan untuk UMKM, ter utama untuk usaha mikro dan kecil, yang tidak memiliki aset sebagai modal investasi," ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengutip dari siaran resmi beberapa waktu lalu.

 

Teten mengakui banyak perusahaan fintech yang sudah membantu usaha mikro dan kecil yang unbankable. Pemerintah, melalui OJK, juga sudah banyak memberikan izin bagi perusahaan fintech.

 

Bila itu disinergikan, manfaatnya bagi UMKM akan terasa hingga bisa naik kelas.Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bobby Gafur menyatakan banyak UMKM yang belum mampu mengakses dana perbankan karena sulitnya memenuhi persyaratan, terutama terkait dengan agunan. " Dengan adanya perusahaan fintech, seharusnya risk profile di perbankan akan terpotong. Di marketplace, kita bisa melihat kinerja UMKM dari trading history yang sudah dihasilkan," kata Bobby.

 

Dengan analisis digital di market-place, fintech merupakan pintu baru bagi UMKM untuk dapat mengakses permodalan. Bahkan, Bobby menyarankan, bank pelaksana KUR dapat bekerja sama dengan perusahaan fintech mengatasi kesulitan UMKM untuk mengakses KUR.

 

Permasalahan akses kredit terhadap UMKM ini mendesak untuk diselesaikan. Pasalnya, krisis akibat covid-19 berbeda dengan krisis di medio 1998. Kala itu, UMKM berhasil menjadi fondasi perekonomian.

 

Namun, kini justru UMKM menjadi sektor yang paling terdampak, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Oleh karenanya, industri fintech perlu dioptimalkan guna dipercaya lebih jauh dalam menyalurkan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) besutan pemerintah.

 

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian Gunadi mengatakan, pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 membutuhkan waktu agak panjang sehingga dibutuhkan kecepatan untuk menyalurkan pembiayaan agar likuidi-tas keuangan tetap terjaga di UMKM.

 

Akan tetapi, UMKM mempunyai akses keuangan terbatas, sedangkan pemulihan ekonomi berlangsung lama sehingga tambahan modal jadi penting."Yang dibutuhkan UMKM di tengah pandemi ini ialah relaksasi dan re-strukturisasi kredit, akses keuangan, dan kecepatan," katanya.

 

Dia menilai fintech lending memiliki keunggulan untuk bisa melayani hal tersebut. Beberapa modal penting perusahaan fintech lending, antara lain dari sisi kecepatan, contactless, pendataan yang mutakhir, dan sistem creditscoring yang efektif karena berbasis teknologi. "Industri fintech sebetulnya sudah mampu ikut terlibat mendorong pemulihan ekonomi nasional, terutama berperan serta dan aktif membantu pemulihan ekonomi nasional.

 

Dengan impak lebih besar lagi, pemulihan ekonomi pun bisa lebih cepat," tutur Adrian.Dioptimalkan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi mengakui beberapa kelebihan fintech lending memang bermanfaat dalam membantu memulihkan ekonomi.

 

Namun, OJK selaku regulator menilai ekosistem fintech lending masih perlu dioptimalkan untuk supervisi yang lebih baik.Misalnya, dengan mendorong semua pelaku yang berizin dan terdaftar untuk bergabung dalam ekosistem fintech datacenter. Sejauh ini sudah ada 33 pelaku fintech yang berizin dan 124 pelaku fintech terdaftar.Ia melanjutkan fintech lending memang punya potensi besar menyalurkan PEN karena jangkauan lebih luas dan fl eksibilitas dalam mengandalkan teknologi.

 

Namun, kapasitas tiap-tiap perusahaan masih perlu jadi perhatian. Contohnya, dalam distribusi surat berharga negara (SBN), baru segelintir fintech lending yang mau, mampu, dan dipercaya sebagai mitra distribusi pemerintah.Menurut dia, hal paling memungkinkan dalam konteks pelibatan industri fintech lending dalam penyaluran dana PEN ialah memanfaatkan data UMKM demi efektivitas penyaluran PEN agar lebih tepat sasaran.



Sumber : mediaindonesia.com

Pekerja menyelesaikan pembuatan kue kacang di industri rumahan di Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur