UMKM DAN TEKNOLOGI DIGITAL JADI PRIORITAS EKSPANSI EKONOMI SYARIAH

Presiden Joko Widodo sebelum meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, di Jakarta, kemari

Share : 16 May 2019

 

Rencana induk pengembangan diluncurkan untuk merebut kue terbesar perekonomian syariah dunia.

Pemerintah berambisi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia pada 2045. Presiden Joko Widodo menuturkan, untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah akan berfokus mengembangkan sejumlah produk prioritas, seperti makanan dan minuman halal, fashion, pariwisata, farmasi, hingga kosmetik. "Sekarang sudah banyak yang berfokus ke produk-produk tersebut, dengan harga yang kompetitif. Ini harus diberi ruang lebih banyak lagi," kata Jokowi di Jakarta, kemarin.


Salah satu strategi yang disiapkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan ekspansi produk dan jasa industri halal. Produsen, kata Jokowi, harus diberi kesempatan untuk menjangkau pasar internasional. "Misalnya melalui platform e-commerce dan marketplace dunia," ujarnya.

Strategi dan fokus pengembangan ekonomi syariah tersebut dijabarkan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang diluncurkan kemarin. Merujuk pada State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019, total nilai ekonomi syariah dunia di sektor keuangan telah mencapai US$ 2 triliun. Angka tersebut diperkirakan berlipat hingga menembus US$ 3 triliun pada 2023.

Jokowi menilai peluang Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, terbuka lebar. Dia pun mendorong agar semua pihak memikirkan cara mengambil porsi kue ekonomi syariah yang begitu besar. Sebab, ambisi menempati ranking pertama tak akan mudah. Berdasarkan data Global Islamic Economy Indicator 2018, Indonesia masih menduduki peringkat ke-10 negara-negara penyelenggara ekonomi syariah terbesar. "Kita masih jauh di belakang Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Yordania, Qatar, Pakistan, dan Kuwait," kata Jokowi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang P.S. Brodjonegoro, setuju soal belum optimalnya peran ekonomi syariah di Indonesia. Besarnya populasi muslim, kata dia, masih didominasi sebagai konsumen. "Atau sebatas pasar. Seharusnya kita bisa punya peran lebih sebagai produsen dan eksportir," kata Bambang. Dia menilai pemahaman masyarakat tentang produk, jasa, dan sektor keuangan syariah masih rendah. Begitu pula tata kelola dan pemanfaatan teknologi yang belum mumpuni dan belum optimal.

Menurut dia, Masterplan Ekonomi Syariah hadir untuk memperkuat strategi pengembangan industri halal dan turunannya yang melibatkan berbagai sektor lainnya sebagai suatu ekosistem yang terintegrasi. Dia mencontohkan, salah satu fokus utama yang akan digarap dalam masterplan tersebut adalah penguatan pemanfaatan bidang ekonomi digital hingga teknologi finansial (fintech). "Kami akan bekerja sama dengan sejumlah e-commerce untuk memperbanyak produk dan jasa industri halal yang bisa masuk ke sana," kata Bambang.

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara, menilai Masterplan Ekonomi Syariah bisa turut melancarkan upaya mewujudkan peta jalan (road map) perbankan syariah. Sesuai dengan peta jalan tersebut, perbankan syariah ditargetkan berkontribusi hingga 10 persen pangsa pasar pada 2019 dan sedikitnya 20 persen dalam lima tahun mendatang. Saat ini, pangsa pasar perbankan syariah jauh di belakang perbankan konvensional, yaitu hanya meraup porsi 5 persen atau senilai kurang dari Rp 500 triliun. "Targetnya, dalam skala regional seharusnya kita bisa menjadi sharia financial hub terbesar di Asia," kata Pandji. GHOIDA RAHMAH



Sumber : tempo.co

Presiden Joko Widodo sebelum meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, di Jakarta, kemari