UMKM HARUS MASUK KOMODITAS UNGGULAN

Ilustrasi: KUMKM. Baihaki/Kontan

Share : 23 March 2020
Ada banyak masalah yang melingkupi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga banyak pelaku usaha di kelompok ini sulit naik kelas. Antara lain masalah sumber daya manusia (SDM), teknologi, hingga akses pembiayaan. Apa saja yang harus dilakukan guna mengatasi hambatan itu supaya kontribusinya terhadap ekonomi terus meningkat?



Bukan rahasia lagi bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak roda ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop-UKM), kondisi UMKM di Indonesia mendominasi unit usaha hingga 99,3%.

Angka tersebut juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, produk domestik bruto (PDB), hingga ekspor. UMKM masih didominasi sektor pertanian sebesar 49% dan perdagangan 29%. Namun sayang, meski mendominasi, sektor UMKM tumbuh tanpa desain dan hampir 98% nya didominasi usaha mikro atau bahkan ultra-mikro.

Untuk bisa meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan upaya mengembangkan UMKM sebagai penggerak ekonomi Indonesia. Untuk mengetahui lebih jauh strategi apa yang disiapkan Kementerian Koperasi-UKM dan bagaimana kondisi UMKM terkini, Menteri Koperasi dan UMKM (Menkop-UKM) memaparkannya kepada Tim Redaksi KONTAN, Rabu (11/3).

Berikut nukilannya:

KONTAN: Bagaimana kondisi UMKM saat ini?

TETEN: UMKM ini memang tumbuh tanpa desain dan perencanaan. Lebih banyak lahir karena orang tidak bisa mendapatkan pekerjaan di sektor formal lalu memutuskan untuk membuka usaha sendiri.

Nah, ketika membuka usaha sendiri tidak mendapatkan teman konsultasi. Jadi, ya, stagnan. Kalau kita lihat strukturnya, maka begitu banyak sekali di sektor mikro dan hampir ultra mikro, yakni 98%.

Ini yang saya kategorikan ekonomi subsisten atau survival economy. Mereka ini akhirnya bikin warung dan lapak. Menurut saya, mereka ini memang tidak bisa naik kelas karena dari skala marketnya dan barang yang dijual tidak memberikan peluang untuk tumbuh. Hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari nya.

Mereka hanya butuh modal kerja agar dapat pasokan barang, sehingga warung mereka bisa komptetitif dengan ritel modern.

Kita punya harapan untuk mendorong naik kelas dari sektor kecil dan menengah. Mereka yang dari segi barang dagangan, jenis usaha hingga latar belakang pendidikan bisa tumbuh berkembang.
KONTAN: Dengan skema omnibus law, apa harapan pemerintah terhadap pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan UMKM?

TETEN: Saya kira selama ini, soal kemudahan usaha, ekosistemnya sedang kita beresin. Termasuk di dalamnya supply chain dan kemudahan usahanya. Dengan omnibus law, ada kesempatan menyederhanakan perizinan.

Misalnya, sekarang bukan lagi perizinan tetapi registrasi saja. Cukup hanya dengan satu Nomor Induk Berusaha (NIB) maka ini bisa dipakai untuk ngurusin semua. Mudah-mudahan nanti tidak ada lagi ke
luhan mereka mengalami kesulitan usaha.

Memang seharusnya kalau mau mendorong kemudahan berusaha, janganlah dipersulit perizinannya. Buka saja dengan mudah, kalau mau diatur, ya, nanti di produknya. Misal, makanan harus dijamin dan di-sertifikasi.

Koperasi juga kita sederhanakan, nanti tidak lagi harus satu per satu dan syarat pendirian tidak harus 20 orang, melainkan tiga orang cukup.

Poin penting lainnya adalah memudahkan perizinan bagi UMKM, yakni menyangkut kegiatan UMKM yang berdampak pada lingkungan akan dibantu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun Amdal.


KONTAN: Mengingat tren bisnis saat ini mengarah ke digital, apakah Kementerian Koperasi & UKM juga ikut membantu ke arah tersebut?

TETEN: Betul, sekarang kita sudah masuk era ekonomi digital dan sebagian besar UMKM kita belum masuk ke situ. Ma-kanya digitalisasi UMKM menjadi program prioritas kami.

Dari best practice selama ini, banyak pelaku UMKM yang bermitra dengan perusahaan e-commei'ce, mereka mengalami kenaikan bisnis karena memiliki market lebih luas.

Tinggal bagaimana kita siapkan produk mereka agar memiliki kualitas dan standar yang baik. Di lapangan kita terus melakukan pembinaan dan bekerjasama dengan banyak inkubator.

Saya akan pakai pendekatan bagaimana agar pemain-pemain besar mau menggandeng yang kecil agar naik kelas. Caranya, ya, perbanyak kemitraan. Apalagi selama ini terbukti, pemain UMKM yang bisa naik kelas justru yang bermitra dengan pemain besar. Atau bekas karyawan di perusahaan besar lalu berwirausaha. Mereka ini sudah punya mindset industri dan punya link suppiy chain.

Banyak contoh pemain besar mau bermitra, misal saja Gunung Sewu dalam pengembangan bisnisnya lebih suka menggunakan kerjasama dengan lahan-lahan kecil, dengan melibatkan UMKM.

Keuntungannya tidak perlu tenaga kerja dan terbebas dari konflik lahan. Apalagi nanti di omnibus law rencananya pengupahan UMKM tersendiri, tidak menjadi bagian dari upah minimum kabupaten (UMK). Tentu ini bisa lebih kompetitif.

KONTAN: Jadi, strategi ke-menterian dalam mengembangkan yang mikro bagaimana? Apakah mereka ini mungkin naik kelas?

TETEN: Ini kan pelaku kecil dan mikro sekitar 98% atau sekitar 63 juta orang. Mereka ini karakternya sulit naik kelas, dan kalau kita cermati mereka hanya butuh modal kerja.

Maka, saya sudah usulkan ke presiden agar program pinjaman tanpa jaminan yang dinamakan PNM Mekaar itu ditingkatkan. Nanti sampai 2024, program ini menyasar 23 juta pelaku dari saat ini berjumlah 6,5 juta. Anggaran yang disiapkan hampir Rp 30 triliun.

Prinsipnya, mereka ini membutuhkan dana murah dan mudah. Maka saingannya jelas rentenir. Apalagi di pasar-pasar tradisional. Rentenir ini masuk pasar dan mampu memenuhi kebutuhan pedagang. Kalau bank kan tidak bisa seperti rentenir.

Bayangkan, ketika barang datang ke pasar biasanya kan tengah malam. Pedagang lalu butuh uang untuk membeli barang, dan kita tahu tidak ada bank buka malam-malam. Di sinilah rentenir mengambil kesempatan.

Akhirnya, meski harus bayar 1% per hari, para pedagang ini tidak keberatan. Karena kalau barang datang tengah malam, biasanya besok siang mereka sudah balik modal.

Kalau pendekatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kan hanya murah, tapi tidak mudah. Makanya tidak cocok di sini. Saya bilang ke presiden, kalau kita bisa sediakan dua-duanya, pasti akan sangat membantu.

Tapi kementerian saya ini kecil, sehingga kalau mengurusi semua wilayah Indonesia yang luas, tidak akan terurus. Jadi strategi saya, pemain kecil yang 63 juta itu kita bantu dengan penyediaan dana saja, dan kita tidak terlalu banyak intervensi. Lagi pula semakin banyak pemain mikro ini sebenarnya tidak bagus, ini menandakan ada masalah di sektor formal.

Justru fokus kami ke pemain kecil dan menengah. Kalau mereka ini bisa kita naikkan, maka kue ekonomi akan bisa lebih terbagi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Balik lagi ke pernyataan saya di atas, UMKM selama ini tumbuh tanpa desain. Kalau UMKM selalu saya berkutat pada kerajinan - akik, batik, keripik -ya, tak akan besar-besar bisnisnya. Penyebabnya, suplai bahan baku terbatas dan produk tak kompetitif. Maka, UMKM tidak pernah masuk ke skala bisnis karena tidak efisien.

Kalau kita mau kebijakan nasional menggenjot UMKM agar lebih menjadi arus utama dalam mendorong ekonomi, maka mereka harus kita desain. Artinya, UMKM harus masuk ke komoditas-komoditas unggul yang bisa di-scaling up. Misalnya saja karet, sawit, kopi, kakao, hingga maritim. Komoditas ini yang secara ekonomi nasional menjadi produk unggulan domestik. Harapan saya, UMKM jangan melulu main di pinggiran.

Kalau UMKM didorong masuk ke sektor maritim misalnya, di mana bahan baku melimpah, maka bisa saja izin untuk pemain besar kita tahan. Kita beri kesempatan ke pemain menengah dan kecil.

Bahkan ada beberapa yang sudah mjyu. Buktinya ada sekitar 70 UKM yang siap untuk IPO dengan valuasi Rp 5,7 triliun.

KONTAN: Selama ini baik ke-menterian maupun BUMN banyak memiliki program pembinaan UMKM. Bagaimana supaya pembinaan pemain mikro ini tidak tumpang tindih?

TETEN: Memang selama ini di lapangan tumpang tindih. Bayangkan yang mengurus UMKM ada 18 kementerian. Ini kita lagi tata agar jelas dan efektif.

Rencananya, sektor mikro ini akan didorong ke BUMN agar bisa lewat PNM dan Bahana karena butuh pendampingan. Adapun KUR tidak efektif di sini, makanya akan efektif untuk scaling up.

KONTAN: Apalagi peranan yang akan dijalankan kementerian Anda?

TETEN: Kami akan mengembangkan model bisnis pelaku UMKM. Karena selama ini re-search and development (R&D) UMKM belum optimal.

Kementerian ini akan diarahkan ke inkubator raksasa yang mengkurasi UMKM yang siap naik kelas, kita dandanin dan pembiayaan terintegrasi. Mar-ketnya juga kita urusin.

Nanti Smesco akan jadi trad-ing house untuk B to B, sedangkan Sarinah untuk B to C (ritel) all Indonesian product. Toh, inkubator-inkubator swasta banyak berhasil menumbuhkan skala binaan mereka.

KONTAN: Untuk koperasi, bagaimana program Anda?

TETEN: Kita akan mulai dengan perhutanan sosial, apalagi setelah ada kebijakan 2 hektare (ha) per orang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mereka menyerahkan ke kami untuk dikelola.
Jadi praktiknya, kami dorong pesirir dengan aquakultur. Lalu di Demak ada pilot project petani dari lahan sempit dikonsolidasikan ke lahan skala bisnis. Padi yang dikembangkan adalah padi organik dengan rice milling unit (RMU) 50 ton per hari. Nanti offtaker-nya Bulog dan supermarket.

Lalu perajin akan kita dorong ke sentra-sentra agar bisa terkena pembaruan teknologi produksi. Selama ini, produk UMKM masih sulit mendapat sertifikasi karena kebanyakan dikerjakan tingkat rumahan.
Nantinya setiap sentra ada rumah produksi bersama. Kita optimistis karena kalau melihat brand-brand besar dunia tidak punya pusat produksi sendiri, karena kebanyakan maklun.

Di rumah produksi bersama kita integrasikan semua termasuk perizinan. Sedang kita coba untuk kayu karena permintaan furnitur tinggi dan sudah terkumpul juga sentra di Jawa Tengah. Selama ini, problem produk furnitur rakyat ini adalah bahan baku kayunya karena tidak diproses dengan benar.

Ini yang kita standarkan bahwa seluruh kayu akan diolah di rumah produksi itu. Kayunya harus standar. Setelah itu baru didistribusikan ke work-shop-ivorkshop kecil. Di Padang juga sudah ada rumah produksi bersama rendang.

Penting juga bagi UMKM adalah konsolidasi brand. Sebenarnya cukup satu atau dua brand saja biar bisa lebih efisien, mulai dari bahan baku dan kemasan. Jadi tak ada persaingan kotor di lapangan. Selain itu juga dapat brand value.

Kami juga menargetkan 35 koperasi bisa menawarkan saham perdana atau initial public offering (IPO) tahun ini. Balikan, sudah ada dua koperasi yang sudah mencapai pendanaan melalui obligasi.

Kami sudah membuat time-line detail untuk IPO koperasi itu. Bahkan kami juga sudah bicara ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) soal adanya koperasi yang akan IPO. Sudah ada juga papan akselerasi untuk UKM IPO.

KONTAN: Banyak koperasi dijadikan tempat untuk cuci uang dan penghindaran pajak. Apa kebijakan Anda?

TETEN: Kebetulan koperasi ini saya diwarisi nama yang jelek. Praktik di lapangan juga yang berkembang malah koperasi simpan pinjam, harusnya kan koperasi sektor riil.

Saya juga sudah dapat laporan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan sedang kami bicarakan secara intens dengan OJK. Memang kita lihat, kalau ada konglomerat yang bikin koperasi, motif utamanya bukan memajukan ekonomi rakyat, melainkan motif tadi, yakni praktik seperti bank mengumpulkan uang dan modal lalu dipakai untuk membiayai perusahaan sendiri.

Masalahnya beberapa anggota yang menyimpan uang bukan anggota koperasi. Kami akan berikan peringatan dan kalau masih nakal, bisa kita cabut izinnya. Untuk nama-namanya belum bisa disampaikan.
Namun, kita juga sedang mempersiapkan koperasi untuk milenial. Tahap awal kami masuk ke kampus dan berbasis fakultas. Misal Fakultas Peternakan akan dikembangkan koperasi susu sapi.

KONTAN: Bagaimana program. pengarus-utamaan UMKM dan koperasi ini bisa dipertahankan kalau nanti menteri diganti?

TETEN: Memang saya khawatirkan hal itu. Makimu, waktu saya pendek untuk memastikan pengarus-utamaan ini bisa sustain. Memang di setiap kementerian, BUMN dan lembaga milik pemerintah ada program UMKM.

Namun hanya lebih menonjolkan wajah kehumanisan masing-masing, dan bukan untuk membangun usaha berbasis ekonomi rakyat. Dengan kebijakan one gate policy yang lagi disiapkan, maka nanti tak boleh lagi kementerian bikin program untuk charity. Harus didesain untuk membangun ekonomi rakyat.



COPYRIGHT © KONTAN TABLOID 2020



Sumber : Kontan Tabloid